Rapat Koordinasi Penuntasan ATS dan Peningkatan Kualitas Dapodik Kabupaten/Kota

BPMP Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penuntasan ATS dan Peningkatan Kualitas Dapodik Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di 13 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan advokasi dan mensinergikan lintas sektor Pemda dalam rangka mempersiapan Strategi Pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS), peningkatan Angka Kesiapan Sekolah (AKS), Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang semuanya akan berpengaruh pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan dan juga Indeks Pelayanan Minimum (IPM) dari Pemerintah Daerah tersebut. Kegiatan ini melibatkan peserta dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, Kemenag, Bappeda, Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat dan Lurah/Kepala Desa, serta Kepala PKBM dan SKB Kabupaten/ Kota.

Dalam kegiatan ini, petugas dan narasumber serta konsultan dari BPMP Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa hal terkait update data Anak Tidak Sekolah (ATS) dari Pusat Data Induk (Pusdatin) dan juga tawaran strategi terkait pengentasan ATS di Kabupaten/Kota selain menyamakan persepsi antara SKPD yang memiliki peran dalam pengentasan ATS. Dari peran mereka bersama diharap dapat menyelesaikan permasalahan terkait ATS secara konkrit dan kontekstual.

Selain itu, pada kesempatan ini juga, dilakukan Survey Indeks Kualitas Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, dilakukan penyampaian informasi terkait bagaimana melakukan pengelolaan Data Dapodik yang akurat, mutakhir dan berkelanjutan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Daearah dapat bersinergi bersama dalam melakukan menstrategikan program pengentasan ATS di Kabupaten/Kota serta peningkatan Angka Kesiapan Sekolah (AKS), Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Selain itu, diharapkan juga Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat terus meningkatkan Indeks Kualitas Data Dapodik, sehingga data pendidikan yang ada di daerah bersifat akuntabel dan relevan sesuai dengan keadaan di lapangan.